Presiden Tanpa Pengalaman

Presiden Tanpa Pengalaman
Presiden Tanpa Pengalaman

Oleh: Margarito Kamis 
(Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate)

Andai tersedia satu saja fakultas presiden pada salah satu Universitas di dunia ini, yang mengajarkan hal-ihwal presiden atau kepresidenan, nicaya tidak ada satu manusia, setolol apapun di dunia ini, yang memungut pengalaman dan menjadikannya syarat, mungkin politis, yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa jadi calon presiden. Sayangnya dunia tak menyediakan fakultas jenis itu. 

Sungguhpun begitu, menyodorkan pengalaman sebagai syarat, atau apapun sifatnya untuk dipenuhi seseorang agar bisa jadi calon presiden atau waki presiden, jelas menggelikan dan konyol. Ini tak bernalar. Tetapi politik memang sering mempertontonkan kekonyolan-kekonyolan. Konyol karena tak bernalar. 

Lemah Nalarnya

Sebagai jabatan, presiden dimanapun, ketika digenggang pasti menggema. Gemanya bisa luar biasa. Apalagi presiden pada sebuah negara yang letak geografis, sumberdaya alam, kekuatan ekononi dan militernya dinilai strategis dan menjanjikan keuntungan bagi negara lain. Kalau negara itu teridentifikasi andal sebagai mitra, bukan kacung strategis, maka presidennya pasti diberi kredit tinggi oleh mereka.

Kredit internasionalnya akan menambah, memperluas privelege konstitusi dan politik dalam negeri. Ia akan jadi orang superistimewa. Tidak akan ada satupun rakyat yang dapat menyamai keistimewaannya. Presiden menjadi orang paling utama dan pertama dalam sebuah negara, karena privelege konstitusi dan politik. 

Anda bisa bayangkan hampir semua manusia dalam sebuah negara, kalau tidak takut, ya pasti tak berani bertingkah tak pantas dihadapan aparatur hukum, militer, menteri dan pejabat besar lainnya. Padahal dihadapan presiden, orang-orang ini - para menteri, petinggi militer, polisi dan jaksa - harus bersikap sempurna, tunduk dan hormat pada presiden. Apa tidak hebat presiden itu? Hebat kan.   

Presiden cerdas yang berada dalam situasi tertentu, ambil misalnya seperti Abraham Lincoln, presiden Amerika yang memukau dunia dengan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, memperluas kekuasaannya dengan dekrit demi dekrit. Keadaan yang dihadapi – perang saudara – ditransformasi menjadi dasar perluasan kekuasaannya. Hebat kan. Gegara itu seorang ahli politik konstitusi Amerika menyebut kepresidenannya sebagai imperial presidency.    

Lincoln, anda tahu kalau tidak salah, dua kali mencalonkan diri jadi presiden. Pada pencalonan kedua kalinya barulah ia sukses menempati kursi kepresidenan. Lincoln berbeda dengan presiden pertama mereka, George Washington. Pria ini hanya sekali mencalonkan diri dan sukses jadi presiden. Dua periode, ya 8 tahun berada di jabatan itu. Ia membiarkan peluang yang tersedia untuk menjabat ketiga kalinya, berlalu. 

George Washington adalah seorang, sebut saja militer, yang memimpin pasukan dalam perang kemerdekaan mereka. Usai perang kemerdekaan, George malah kembali ke kampung halamannya mengurus kebunnya. Ia masuk ke politik karena diajak, bahkan dibujuk oleh James Madison, untuk ikut dan memuluskan constitutional convention. Dari situlah ia jadi presiden. Sebelum secara hukum dan nyata jadi presiden, George dan Lincoln tak punya pengalaman menjadi presdien.  

Sama dengan Geroge, Bung Karno, pria tampan, hebat, penuh inspirasi dan sangat kuat tekadnya melihat bangsa ini besar, juga tak punya pengalaman pemerintahan, apalagi presiden. Sebelum diusulkan oleh almarhum Pak Oto Iskandardinata - semoga kebaikannya membawanya ke kasih sayang Tuhan Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih -  Bung Karno adalah seorang pergerakan. Jangankan punya pengalaman jadi presiden, beliau tidak sudi menjadi ambtenaar Belanda. 

Magnet kekuasaan, termasuk privelege-privelege konstitusi dan politik yang melekat pada jabatan presiden, memang memukau. Daya cengkeramnya dahsyat. Siapapun yang tak memiliki ketahanan moral hebat, bisa hanyut didalamnya, melupakan dan tenggelam dalam nalar-nalar pendek. 

Waras

Anggota PPKI yang merancang jabatan presiden pada tahun 1945 dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sama dengan MPR yang mengubah dan merumuskan pemilihan presiden secara langsung ini, semuanya sangat waras. Bayangkan bila saja mereka merumuskan “pengalaman jadi presiden” sebagai syarat atau apapun sifatnya, Indonesia tidak bakal punya presiden.  

Bila pengalaman jadi presiden menjadi syarat, niscaya Gus Dur, Ibu Mega, putri Bung Karno ini, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Pak Jokowi sendiri tak bakal jadi presiden. Beruntung pengalaman tak jadi syarat calon presiden. Bila disyaratkan, pastilah bangsa besar nan kaya ini harus mengimpor tidak hanya kedele, gula, beras, jagung, garam dan lainnya, tetapi juga presiden. 

Kewarasan mereka harus diakui, telah memungkinkan Pak Ma’ruf, yang juga kiai ini muncul menjadi cawapres Pak Jokowi. Pak Sandi, sama dengan Pak Ma’ruf, juga muncul menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Praktis bapak-bapak semua telah memungkinkan pilpres kali ini terlaksana. Tanpa bapak-bapak, tidak bakal ada pilpres. UUD 1945 tidak membenarkan capres tunggal, dan capres tanpa cawapres. 

Supaya nafas-nafas bapak-bapak semua berat dalam timbangan Allah Subhanahu Wata’ala, sudilah tidak bicara mengenai pengalaman, menjadikannya hal mengunggulkan atau menyepelekan. Itu tidak baik. Bila sulit menemukan gagasan mendidik untuk disodorkan kepada pemilih dalam kampanye ini, didik saja diri sendiri. Itu lebih baik. 

Tidakkah Pak JK minggu lalu menyatakan LRT, infrastfruktur yang eksistensinya dipompa sebagai hal hebat itu, tidak efisien menurut Pak JK? Apa ini tidak dapat dilihat sebagai pengalaman buruk? Bagaimana kalau hal ini dilihat sebagai pengalaman buruk? Itu baru satu soal. Bagaimana bila yang lainnya juga dikategorikan buruk? Sudahlah, bertarunglah dengan nalar dan senyum manis khas senyumnya Sandi. Semoga [ts]

Jakarta, 14 Januari 2019
Advertisement

Baca Juga :