Chat Polisi Dukung 01 Beredar, Kwik Kian Gie: Ini Sudah Keterlaluan

Chat Polisi Dukung 01 Beredar, Kwik Kian Gie: Ini Sudah Keterlaluan
Chat Polisi Dukung 01 Beredar, Kwik Kian Gie: Ini Sudah Keterlaluan

BERITAMUSLIM.INFO – Ekonom senior Kwik Kian Gie angkat bicara terkait beredarnya screenshot chat polisi di grup WhatsApp (WA) yang mendukung capres 01, Jokowi – Maruf Amin.

Dalam chat polisi tersebut, seorang kapolres berinisial AKBP EA memerintahkan kepada seluruh kapolsek di wilayahnya untuk berjuang memenangkan 01.

“Ini sudah keterlaluan, sudah tidak bisa lagi ditolelir, tidak mencerdaskan bangsa. Rusak!,” tegas Kwik Kian Gie di akun Twitter pribadinya, @KwikKianGie_, Jumat (29/3/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu membeberkan sederet pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh pendukung capres petahana.

“BUMN di jadikan alat kampanye, ASN di jadikan alat kampanye, dan sekarang di tambah isu chat beredar kepolisian dijadikan alat kampanye pula,” katanya.

“Rusak sudah. Jadi siapa dalangnya?,” tanya Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Sebelumnya, Chat grup WA polisi bocor ke publik. Grup WhatsApp (WA) tersebut bernama Pilpres 2019. Diduga, semua anggota grup WA itu adalah anggota Polri dari jabatan kapolsek hingga kapolres di salah satu daerah.

Grup WA tersebut memiliki 43 anggota di daerah Bima. Percakapan di grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan dari grup tersebut.

Chat di grup WA itu kemudian disebar ke media soial. Dalam screenshot chat terdapat perintah dari seorang kapolres kepada para kapolsek untuk membantu memenangkan pasangan capres nomor urut 01.

Polisi berpangkat AKBP dengan inisial EA itu menegaskan, para kapolsek akan dievaluasi jika di wilayahnya pasangan 01 kalah.

“Kapolsek yang wilayahnya kalah akan dievaluasi oleh kapolda. Ini serius. Jadi tolong dukungannya secara ikhlas dan sadar diri karena kita berjuang untuk institusi brarti juga memperjuangkan nasib kita sendiri. Target minimal 60%,” tulis AKBP EA.

Ia memerintahkan agar para kapolsek untuk memasang baliho di setiap desa dan keluarahan.

“Para kapolsek tolong agar buat baliho 01 di tiap-tiap desa/keluarhan. Minimal 1 baliho per desa/kelurahan. Dan kirim laporannya di group ini. Trims,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, jika terbukti benar, maka Polri tidak akan mentoleransi anggotanya yang tidak netral.

“Kita akan cek kebenaran isu tersebut, dan bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum pasti akan ada tindakan tegas Propam Polda dan akan diawasi oleh Div Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Brigjen Dedi di kantornya, Jakarta, Jumat (29/3).

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini mengungkapkan, netralitas Polri sudah final sesuai dengan Pasal 28 UU 2/2002 Polri ditambah surat telegram (TR) Kapolri nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019.

“Bahwa netralitas Polri dalam kontestasi Pemilu 2019 sudah final sesuai Pasal 28 UU 2/2002 dan beberapa TR arahan langsung dari pimpinan Polri untuk seluruh anggota Polri harus menjaga netralitas,” pungkas Brigjen Dedi.[psid]

Advertisement

Baca Juga :