Ibukota Baru Atau Kartu Pra Kerja Itu Percuma Kalau Indonesia Babak Belur Digempur COVID-19


Jumlah penderita positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya.

Banyak pihak menilai, pemerintah terlambat mengantisipasi badai serangan wabah virus asal Kota Wuhan itu.

Saat ini, pemerintah pun tengah mengupayakan segala upaya untuk menghapus keberadaan COVID-19 di tanah air.

Di sisi lain, dampak wabah virus ini juga makin melemahkan segala bidang, termasuk perekonomian.

Karena itu, Presiden Joko Widodo harus bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kekuatan negara menanggulangi pandemik COVID-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana, Abdul Fikchar Hadjar kepada RMOL, Selasa (24/3/2020).

Menurutnya, pemerintah harus mengesampingkan hal-hal lain dan lebih mengutamakan keselamatan rakyat.

“Ini untuk menjaga dan menjamin keselamatan rakyat,” ujarnya.

Fickar menilai, segala upaya pemerintah saat ini, seperti Omnibus Law, Kartu Pra Kerja, hingga pemindahan ibukota bakal sia-siap dan tidak akan berguna sama sekali.

Hal itu terjadi jika keselamatan rakyat malah tidak terjamin akibat wabah COVID-19.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa COVID-19 adalah wabah virus yang sangat luar biasa dan bisa menyerang siapapun tanpa terkecuali.

Mulai dari pejabat negara hingga rakyat biasa.

“Menteri, walikota, wakil walikota apalagi rakyat kecil atau siapapun bisa kena,” tuturnya.[psid]
Baca Ini Juga Ya :